Artikel

Badan Permusyawaratan Desa

06 Agustus 2018 18:33:33  Administrator  156 Kali Dibaca 

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PIKAT KECAMATAN  DAWAN  KABUPATEN KLUNGKUNG 

NO NAMA JABATAN ALAMAT
 1  I Wayan Sudiasa  Ketua Dusun Cempaka 
2 I Komang Sukawana Wakil Ketua Dusun Pangi Kawan
3 I Gede Suartika Dyana Sekretaris Dusun Buug
4 I Nengah Subrata Anggota Dusun Buug
5 I Gede Santika Anggota Dusun Gelogor
6 I Nengah Arya Wijaya Anggota Dusun Pangi Kawan
7 I Nyoman Kembar Setiawan Anggota Dusun Pangi Kawan
8 I Ketut Sudana Anggota Dusun Gelogor
9 Gede Putra Pertama Anggota Dusun Cempaka
10 I Nengah Landra Anggota Dusun Buug
11 I wayan Juliaastika Anggota Dusun Sente


Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Pengaduan Online

Peta Desa

>

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Aparatur Desa

Info Media Sosial

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:191
    Total Pengunjung:160.849
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.242.204
    Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terbaru